Hotman Paris Dukung Semangat Negara di Omnibus Law

Hotman Paris Dukung Semangat Negara di Omnibus Law

Sosial Budaya No Comments on Hotman Paris Dukung Semangat Negara di Omnibus Law

BeritaMonas.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law Rosan Perkasa Roeslani bertemu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kedai Kopi Johny Kelapa Gading Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2020. Rosan menjelaskan pentingnya omnibus law, Hotman Paris mendukung semangat negara dalam omnibus law.

Rosan mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan terkait rencana pemerintah mengubah beberapa aturan perundang-undangan guna mendukung sektor perekonomian. Dalam suasana pertemuan yang cenderung santai, Rosan menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang kini sudah sampai di meja Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami ke sini dengan maksud untuk mediskusikan sekaligus meminta masukan serta inputan dari RUU Omnibus Law, khususnya sektor cipta kerja,” ujar Rosan.

Hotman Paris menyambutnya dengan baik, mengatakan akan segera mempelajari salinan RUU Omnibus Law, akan memberikan saran terbaik kepada pemerintah. Ia menyatakan secara pribadi mendukung semangat yang diusung negara dalam membangun perekonomian lewat reformasi regulasi.

“Kami menerima salinan 79 aturan undang-undang yang akan diubah pemerintah dalam ombibus law langsung dari Ketua Satgas Pak Rosan,” ucap Hotman.

Rosan Perkasa Roeslani yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan, peran Omnibus Law Cipta Kerja sangat penting untuk mendukung daya saing industri strategis, khususnya manufaktur, agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Pasalnya, Indonesia dinilai cukup tertinggal dalam melakukan pembaharuan di bidang regulasi dunia usaha maupun ketenagakerjaan.

Angka pengangguran terbuka dari tahun 2015 sampai 2019. (Infografis: Tagar/Regita Setiawan P)

“Omnibus law merupakan reformasi undang-undang secara struktural yang dilakukan pemerintah. Mengapa ini sangat diperlukan? Karena negara tetangga juga melakukan hal sama. Kalau kita tidak menyesuaikan beberapa aturan dengan kondisi saat ini, kita pasti akan tertinggal,” tutur Rosan.

Ia menambahkan, apabila pengesahan omnibus law semakin lama ditunda, dapat membawa dampak yang kurang baik bagi daya saing industri nasional dalam peta persaingan internasional. Untuk itu, ia berharap masyarakat dapat memahami alasan pemerintah mereformasi beberapa aturan guna mempertahankan momentum pertumbuhan.

“Beberapa reportĀ dan penelitian menyebutkan produktivitas Indonesia urutan ketiga paling rendah di kawasan ASEAN. Ini laporan dari lembaga internasional seperti Jetro dari Jepang, World Bank, dan juga World Economic Forum yang menyebut demikian,” katanya.

Omnibus law adalah usulan penyesuaian undang-undang dari pemerintah kepada parlemen, mencakup sejumlah aturan beragam. Omnibus law dibuat dengan semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja bagi tujuh juta pengangguran di Indonesia. []

Leave a comment

Search

Back to Top