Surya Paloh Ingin Omnibus Law Ciptaker Segera Disahkan

Surya Paloh Ingin Omnibus Law Ciptaker Segera Disahkan

Ekonomi, Hukum No Comments on Surya Paloh Ingin Omnibus Law Ciptaker Segera Disahkan

BeritaMonas.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh menginginkan RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang masuk dalam program omnibus law bisa dibahas cepat di DPR dan segera disahkan. RUU itu penting untuk perbaikan invesatasi di Tanah Air.

Policy kebijakan omnibus ini, Insyaallah harus bisa disahkan DPR dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Surya seusai berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Surya Paloh diterima Ketua Umum (Ketum) PG Airlangga Hartarto. Tampak mendampingi Airlangga adalah Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, Menteri Perindustrian yang juga Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin dan sejumlah penggurus DPP PG.

Sementara Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate. Kemudian tampak pula Ketua Dewan Penasihat Nasdem Siswono Yudo Husodo dan Majelis Tinggi DPP Nasdem Lestari Moerdijat.
Surya menyebut Nasdem dan Golkar sudah punya kesepakatan terkait RUU itu. Kedua partai bertekad agar menyukseskan pembahasannya di DPR.

“Kami mempunyai kesepakatan. Terlepas beberapa pasal yang dianggap masih kontroversial yang ini segera kembali diajak mengevaluasi ulang tetapi dengan time frame yang tidak terlalu lama,” ujar Surya.

Surya juga menegaskan selaku partai pendukung pemerintah, Nasdem akan berjuang agar semua program pemerintah sukses. Nasdem akan bersinergi dengan Golkar dan anggota koalisi lainnya agar bahu-membahu menyukseskan seluruh program pemerintah. Salah satunya adalah keberhasilan mensahkan RUU Ciptaker dalam waktu singkat.

“Seluruh jajaran dan DPP Nasdem bersinergi memperkuat agar seluruh policy dan kebijakan yang dijalankan pemerintah bisa teraplikasikan sedemikian rupa di dalam pengoperasionalnya di lapangan,” tutup Surya.

Sementara Airlangga menyebut, RUU Ciptaker untuk menciptakan lapangan kerja. RUU itu bukan untuk kepentingan pengusaha tetapi untuk menyedikan pekerjaan bagi para pencari kerja atau para penganggur.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja berbeda dengan UU tentang Tenaga Kerja. Kalau UU ketenagakerjaan, mengatur tenaga kerja yang sudah bekerja, apa hak dan kewajibannya, sementara Ciptaker adalah penciptaan lapangan kerja.

Airlangga, yang juga Menko Perekonomian itu, menambahkan, titik berat kehadiran RUU Cipta Kerja adalah menciptakan kerja bagi tujuh juta penganggur yang ada saat ini. RUU Cipta Kerja tidak mengatur gaji yang diterima berdasarkan produktivitas kerja. RUU Cipta Kerja lebih mengatur ekosistem kerja agar bisa mendorong lahirnya investasi.

“Kita tidak punya formula yang mengaitkan dengan produktivitas. Karena kalau dikaitkan lebih ramai lagi. Karena itu yang diatur omnibus law ini adalah ekosistem investasi,” tutur Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, ekosistem investasi yang dimaksudkan lebih kepada Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM). Sebab, pemilik warung bakso kecil misalnya, dapat dikategori sebagai investor karena bisa mempekerjakan dua orang.

“Investasi ini dilakukan oleh orang per orang, usaha kecil menengah. Warung bakso yang pekerjakan 2 orang itu UMKM. Yang jualan warung adalah investor, yang mempekerjakan 4-5 orang. Restoran mempekerjakan beberapa orang. UMKM mempekerjakan banyak orang. Karena pekerja di Indonesia itu 90 persen adalah UMKM. Nah, itu yang juga utama dalam omnibus law Cipta Kerja,” tutup Airlangga.

Leave a comment

Search

Back to Top