KNPI Dukung Omnibus Law

KNPI Dukung Omnibus Law

Sosial Budaya No Comments on KNPI Dukung Omnibus Law

BeritaMonas.com – Menyikapi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh Pemerintah ke DPR RI pada 12 Februari 2020 lalu, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 34 pimpinan DPD Provinsi menyatakan sikap mendukung RUU tersebut.

“Sengaja kami kumpulkan 34 pimpinan provinsi DPD KNPI di seluruh Indonesia dalam forum Rakornas untuk membahas secara detail dan seksama perihal RUU Omnibus Law ini agar kami dapat mengkaji dan menyepakati kebijakan strategis ini,” ungkap Ketua Umum DPP KNPI, Noer Fajrieansyah, dalam konferensi pers yang diadakan di Swiss Bell Hotel, Kemayoran, Jakarta, (23/2/2020).

Fajri mengatakan, Omnibus Law merupakan cara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini maupun masa depan.

“Visi Indonesia 2045 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kekuatan besar ekonomi dunia, merupakan suatu keniscayaan, dan salah satu cara untuk mencapai visi tersebut dengan membuat dan mengesahkan UU Omnibus Law bersama DPR,” katanya.

Untuk itu, menurut Fajri, KNPI menyatakan secara bulat mendukung rencana Pemerintah setelah mendengarkan paparan dan pandangan dari berbagai pihak, seperti akademisi, pengusaha, pihak keamanan, Pemerintah dan suara dari pimpinan DPD KNPI Provinsi seluruh Indonesia.

“Hasil paparan dan kajian kami para pemuda seluruh Indonesia akan kami sampaikan langsung ke Presiden Jokowi,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu juga menyebut, berbagai aturan di Indonesia saat ini dapat dinilai belum ramah terhadap investasi. Berdasarkan Ease Business Survey oleh World Bank, kemudahan izin usaha Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Posisi ini berada jauh dibandingkan Singapura yang berada di posisi ke-2, Malaysia posisi ke-12 dan Thailand di posisi ke-21.

“Selain itu, persoalan lain adalah tenaga kerja. Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan yang dapat merangkul semua yang hanya dapat dilakukan oleh Omnibus Law,” ungkapnya.

Meski begitu, Fajri mengakui, penyusunan Omnibus Law akan memerlukan biaya tinggi, namun hal tersebut cukup pantas karena akan menjadi solusi cepat, efektif dan efisien atas tumpang tindihnya regulasi di Indonesia.

Untuk itu, Fajri mengingatkan tiga poin pada pembahasan RUU Omnibus Law yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Pertama, pembahasan harus dilakukan secara cermat dan teliti karena dampaknya ketika sudah disahkan akan mencabut Undang-Undang yang sudah ada.

Kedua, pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan dengan memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ketiga, meminta pembahasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kebijakan.

“Kami anak muda seluruh Indonesia yang direpresentasikan oleh KNPI berharap puluhan Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Puluhan Undang-Undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” ujar Fajri.[]

Leave a comment

Search

Back to Top