Apindo Bantah Omnibus Law Hanya Untungkan Pengusaha

Apindo Bantah Omnibus Law Hanya Untungkan Pengusaha

Ekonomi, Sosial Budaya No Comments on Apindo Bantah Omnibus Law Hanya Untungkan Pengusaha

BeritaMonas.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengklaim Rancangan Omnibus Law yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

“Saya sempat mendengar katanya Omnibus Law hanya akan memperkaya para pengusaha saja, tentu saja tidak justru dengan hadirnya RUU Omnibus Law ini akan memberikan manfaat besar bagi tenaga kerja di Indonesia,” ujarnya, Kamis (23/1/2020).

Hariyadi Sukamdani menyatakan banyak sekali narasi-narasi miring terkait Omnibus Law, ada yang menganggap akan menghilangkan hak-hak pekerja, pengurangan cuti hamil hingga kepada menurunkan kesejahteraan pekerja.

“Saya optimis peraturan yang sedang digodok pemerintah saat ini tak mungkin dibikin jelek, pasti ada rasionalisasinya. Jadi kalau ada yang bilang Omnibus Law hanya akan menyejahterakan para pengusaha saja, ya jelas salah,” tegasnya.

Pihaknya mengungkapkan dengan hadirnya Omnibus Law justru sangat menguntungkan para UKM. Terlebih, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Sebagai Contoh UKM boleh membebaskan upah minimum dengan begitu penyerapannya akan luar biasa. Omzet para UMKM pun juga akan meningkat, ya naik kelaslah,” imbuhnya.

Maka dengan itu, pihaknya berpikir pemerintah juga sudah menyadari apa saja yang terbaik buat kesejahteraan ekonomi dalam negeri. Sehingga tak hanya mengamandemen UU no.13 tahun 2003 saja, melainkan juga mendorong sektor lainnya untuk ditata ulang.

Sekadar informasi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam perkembangannya saat ini banyak menimbulkan polemik akhir-akhir ini terutama di kalangan buruh. Dimana RUU Cipta Lapangan Kerja ini membahas tentang ketenagakerjaan yang dinilai dapat untungkan perusahaan rintisan atau startup, tetapi dinilai merugikan oleh buruh.  

Dalam rancangan Omnibus Law/RUU Cipta Lapangan Kerja, poin yang membahas tentang sektor ketenagakerjaan ada di bab IV pasal 437-458. Dalam klaster ini, poin yang dibahas antara lain upah minimum (UM), pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja.

Poin yang jadi kontroversi di RUU Cipta Lapangan Kerja ini antara lain perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA), kebijakan pesangon, fleksibilitas waktu kerja hingga alih daya (outsourcing).

Elemen buruh menilai kebijakan tersebut justru merugikan pihaknya. Hal inilah yang jadi pemicu adanya demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR hari ini.[]

Leave a comment

Search

Back to Top