Setop Diskriminasi, Tolak Separatisme

Setop Diskriminasi, Tolak Separatisme

Uncategorized No Comments on Setop Diskriminasi, Tolak Separatisme

BeritaMonas.com – Banyak pihak sesali kerusuhan di Papua Barat yang dipicu peristiwa di Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, yang paling baik adalah memaafkan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan, situasi di Manokwari, Papua Barat, telah berangsur kondusif.

Dia sudah menginstruksikan Kapolda setempat untuk melakukan tindakan pengamanan dan menghindari terjadinya kekuatan berlebihan. ”Saya dapat laporan dari Kapolda Papua Barat, situasi sudah berangsur kondusif. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua maupun Papua Barat untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dan hindarkan terjadinya kekuatan yang berlebihan,” ujarnya, kemarin sore. Selain Manokwari, kerusuhan di Papua Barat muncul di Sorong. Sementara di Jayapura, muncul aksi massa yang melibatkan ribuan orang. Aksi tersebut sebagai bentuk protes tindakan yang diduga rasisme terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang. Tito menegaskan, anak Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia. ”Papua adalah saudara sendiri. Jadi, komunikasi perlu dijalin dan masyarakat jangan terpancing. Baik yang di Papua maupun di luar Papua, jangan mau menjadi korban adu domba atau terpancing dengan informasi yang tidak benar,” tuturnya.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan negara akan hadir untuk memberikan rehabilitasi sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat setelah terjadinya kerusuhan di kedua daerah tersebut. ”Pasti negara akan hadir dalam melakukan rehabilitasi sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat,” katanya di Jakarta, kemarin. Bentuk kehadiran pemerintah, katanya, bisa berupa pemberian bantuan maupun stimulan bagi korban, baik yang luka atau tempat usahanya rusak. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam penyelesaian bencana sosial lewat program keserasian sosial.

Menurut Mensos harus dicari akar permasalahannya sehingga penanganan yang dilakukan juga berbeda. Maka kearifan lokal dalam penyelesaian masalah sangat penting. ”Tentu apa yang terjadi di Manokwari, Buton, atau Lampung akar permasalahannya berbeda. Nanti kami akan lihat program keserasian sosial yang tepat dan proporsional,” katanya. Sementara itu, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyesalkan kabar terjadinya tindakan rasisme, intoleransi, dan perlakuan diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, hingga berujung pada kericuhan di Manokwari, Papua Barat. ”PDI Perjuangan sangat menyesalkan terhadap berbagai aksi intoleransi, diskriminasi, dan rasisme yang memecah soliditas bangsa,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat menyampaikan pernyataan sikap DPP PDIP terkait kericuhan Papua, di Jakarta, kemarin.

PDIP meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kecuali, mengedepankan tertib hukum, serta tindak tegas para provokator dan pihak yang menyebabkan timbulkan kericuhan di Papua. Pada sisi lain, kata dia, PDIP juga menolak keras terhadap munculnya gerakan separatisme, yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. PDIPmenegaskan NKRI sudah final, membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disampaikan Djarot, partainya menilai persatuan dan kesatuan bangsa berdiri di atas prinsip kebangsaan di mana setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjalankannya tanpa kecuali. PDIP menyerukan kepada seluruh pihak untuk menjaga ketenteraman dan kerukunan.

Dia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menginstruksikan seluruh kader partai untuk bergerak aktif, melakukan silaturahim, dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peristiwa kericuhan terulang. Djarot mengatakan, bagi PDIP Papua adalah bagian integral Republik Indonesia.

Maka partai yang memperoleh suara signifikan pada pemilu lalu di Papua Barat dan Papua itu menegaskan berdiri bersama warga Papua yang mendambakan kesejahteraan dan keadilan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”Oleh karena itu PDIP mendukung sepenuhnya upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk secara terus-menerus menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan serta merata di tanah Papua,” kata dia.

Minta Maaf

Terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada warga Papua atas kejadian di Kota Surabaya dan Malang. ”Saya sudah menelepon Gubernur Papua Pak Lukas Enembe dan kami mohon maaf karena itu sama sekali bukan mewakili masyarakat Jawa Timur,” ujarnya, kemarin. Dia meminta masyarakat Papua dapat membedakan antara letupan yang bersifat personal dan komitmen dari masyarakat Jawa Timur pada umumnya. ”Kami selalu mengingatkan Jaga Jawa Timur, oleh karena itu hal-hal yang bisa dikomunikasikan mari dimaksimalkan,” ucapnya. Selama ini, kata dia, komunikasi Forkopimda Jatim dengan mahasiswa Papua terjalin sangat baik dan sangat intensif, bahkan saat acara dalam rangka kampanye untuk membangun pemilu damai juga hadir. ”Saat hari Bhayangkara mereka hadir upacara, Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pendidikan Nasional juga ikut upacara di Grahadi. Komunikasinya sangat intensif,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Permintaan maaf juga disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Malang Sutiaji. Risma meminta semua pihak untuk tak terpancing emosi dan merusak keberagaman, khususnya di Surabaya. ”Saya pikir itu tidak perlu saya, kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf,” kata Risma saat ditemui di Kantor DPPPDIP, Jakarta.

Wali Kota Malang Sutiaji mewakili Pemerintah Kota Malang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas bentrokan yang terjadi pada Kamis (15/8) antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua pada saat akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang, Jawa Timur.

Sutiaji mengatakan bahwa bentrokan yang terjadi antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua tersebut berawal dari kesalahpahaman antara kedua pihak. ”Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin itu di luar pengetahuan kami,” kata Sutiaji di Balai Kota Malang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih mendalami sejumlah akun di media sosial yang menyebarkan video berkonten provokasi yang diduga menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. ”Akun tersebut menimbulkan kegaduhan di media sosial maupun (menyebabkan) tindakan kerusuhan yang dilakukan kelompok yang terprovokasi oleh diksi yang disampaikan dalam narasi tersebut,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri. Menurut dia, video yang tersebar di internet menuding bahwa aparat telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap para mahasiswa Papua.

Dedi mengklarifikasi hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa awalnya terjadi peristiwa perusakan terhadap bendera Merah Putih sehingga membuat masyarakat setempat terprovokasi dan hendak mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Namun, kata dia, kemudian aparat mencegah upaya pengepungan warga dan berupaya mengevakuasi para mahasiswa Papua di asrama tersebut untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan warga setempat. ”Kami tidak ada tindakan rasis. Justru kami mengevakuasi agar tidak terjadi bentrokan dan korban,” katanya. Menurut dia, para mahasiswa Papua tersebut kini sudah dikembalikan ke asrama.( ant,cnn-56)

Leave a comment

Search

Back to Top