Alokasi APBN 2019 untuk Provinsi Papua Sebesar Rp62 Triliun

Alokasi APBN 2019 untuk Provinsi Papua Sebesar Rp62 Triliun

Ekonomi No Comments on Alokasi APBN 2019 untuk Provinsi Papua Sebesar Rp62 Triliun

BeritaMonas.com – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 untuk Provinsi Papua kepada 12 kuasa pengguna anggaran di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, di Jayapura, Jumat (14/12/2018) lalu.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Agung Yulianta mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 untuk Provinsi Papua sebesar Rp62 triliun, atau meningkat 5,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, kata Agung, sebesar Rp15,12 triliun dialokasikan untuk Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) sebanyak 630 DIPA. “Alokasi untuk Satker K/L ini meningkat sebesar 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Agung dalam laporannya.

Sementara untuk alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua sebesar Rp46,88 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Peningkatan paling tinggi pada alokasi anggaran Dana Desa yang mengalami peningkatan sebesar 22,2 persen. Pada APBN 2018, Papua mendapat alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp4,28 triliun dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp5,23 triliun,” ujar Agung.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam sambutannya menyampaikan kembali amanah Presiden saat menyerahkan DIPA APBN 2019 agar seluruh aparat pemerintah menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak, untuk kegiatan yang memberi nilai tambah kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap setelah penyerahan DIPA tersebut langsung mempersiapkan program-program pembangunan 2019, sehingga dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019. Salah satunya dengan melakukan persiapan lelang lebih awal melalui pemanfaatan e-Procurement dan e-Catalogue.

“Pastikan alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Batasi pengeluaran yang sifatnya belanja pendukung seperti perjalanan dinas, biaya rapat, dan honorarium,” kata Klemen.

Mantan Bupati Mimika ini juga mengingatkan untuk melakukan pemantauan efektivitas kegiatan secara berkala yakni per bulan dan triwulan, agar kegiatan pembangunan berjalan maksimal.

Selain itu memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil output yang hendak dicapai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah.

“Hilangkan berbagai perbuatan menyimpang seperti penyalahgunaan anggaran, seperti pemborosan dan mark up. Pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan pengawas internal di masing-masing K/L dan pemerintah daerah,” ujar Klemen.

Penghargaan untuk Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik TA 2018

Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan satuan kerja yang berprestasi dengan menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran terbaik Tahun Anggaran (TA) 2018 dari berbagai kategori.

Penghargaan untuk kategori pagu kecil yaitu kurang dari Rp25 miliar diraih oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura. Kategori pagu sedang, antara Rp25 miliar hingga Rp50 miliar, diraih Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan kategori pagu besar yaitu lebih dari Rp50 miliar diraih Polres Jayapura.

Sementara untuk pengelola dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan (DKTP), penghargaan pelaksana anggaran terbaik diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua. Kabupaten dengan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terbaik diraih Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, dan satuan kerja dengan pengelolaan hibah terbaik diraih Korem 172/PWY. (Mas)

Leave a comment

Search

Back to Top