Revisi UU KPK Suatu Kebutuhan

Revisi UU KPK Suatu Kebutuhan

Hukum, Politik No Comments on Revisi UU KPK Suatu Kebutuhan

BeritaMonas.com – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat diperlukan dan dibutuhkan. Hal itu guna memperbaiki sistem lembaga antirasuah yang dinilai kerap membuat aturan sendiri.

“KPK kadang-kadang ngawur sehingga perlu dong ada yang dibenahi, jangan KPK itu seperti lembaga tinggi negara. Ini perlu ada hal-hal yang diatur ulang supaya semua bisa dipertanggungjawabkan,” kata Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda, Selasa, 10 September 2019.

Huda melihat sejauh ini KPK merasa seperti lembaga tertinggi negara, menentukan segala sesuatu. “Jadi, harus tetap ada yang dibenahi, cuma yang mana yang harus dibenahi. Bukan tidak mungkin masuk para kepentingan para mantan koruptor atau para calon koruptor dalam revisi ini,” ujarnya.

Huda menilai harus ada transparansi dalam membahas revisi UU KPK, jangan sampai ada yang menunggangi atau kepentingan koruptor untuk melakukan perlawanan balik.

Misal, kata dia, siapa konseptornya, apa target yang akan diubah, kenapa mesti diubah, dan seperti apa perubahannya. Semua itu kata Huda harus dijelaskan secara transparan pembahasannya.

“Ini kalau perubahan pembahasan secara diam-diam, kan menimbulkan prasangka. Makanya mesti transparan. Alasan bagi yang pro apa, alasan bagi kontra apa. Itu yang harus kita bicara di ruang publik,” jelas dia.

Ia menjelaskan KPK itu memiliki banyak kewenangan, maka perubahan terhadap poin UU KPK pun harus jelas. Misal, kata dia, pengawasan terhadap kewenangan KPK sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum itu tidak diperlukan perubahan.

“Karena, itu ada lembaganya di dalam sistem peradilan pidana, namanya praperadilan. Tapi kalau pengawasan berkenaan dengan kewenangan koordinasi, kewenangan supervisi, kewenangan pengambilalihan, kewenangan pencegahan. Nah, itu perlu pengawasan,” katanya.

Huda juga menyoroti penyadapan yang dilakukan KPK. Menurut dia, penyadapan itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga pengawasannya melalui peradilan sistem pidana. Masalah penyadapan itu bukan soal pengawasan tapi hukum acara.

“Hukum acaranya ada tidak tentang penyadapan ini? Enggak ada. Jadi di sini perlu revisi UU KPK tentang hukum acara bagaimana menyadap,” katanya.

Karena, kata dia, KPK selalu berpedoman kepada KUHAP ketika menangkap dan menahan para koruptor. Akan tetapi, dalam hal penyadapan ini yang jadi pertanyaan hukum apa yang dipakai oleh KPK. Sebab, KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

“Jadi, urusan penyadapan ini perlu diatur ulang seperti apa sebaiknya hukum acaranya, supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak pernah bisa dipertanggungjawbakan akuntabilitas KPK menyadap, makanya bisa disalahgunakan,” jelas dia.

Selain itu, Huda menilai kewenangan KPK sekarang ini memang tidak berlebihan. Hanya saja, kata dia, KPK suka membuat hukum acara sendiri. Misalnya, terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT).

“Coba sekarang apa yang namanya OTT? Saya berani taruhan potong kuping kalau ada di dalam KUHAP. Enggak ada. Terus KPK pakai aturan apa dalam melakukan tangkap tangan? Dia bikin aturan sendiri, nah itu yang tidak benar. Itu bukan OTT, itu penjebakan atau entrapment namanya,” katanya.

Leave a comment

Search

Back to Top