PBNU : “Ijtima Ulama IV Jangan Hanya Ingin Memelihara Keterbelahan”

PBNU : “Ijtima Ulama IV Jangan Hanya Ingin Memelihara Keterbelahan”

Politik No Comments on PBNU : “Ijtima Ulama IV Jangan Hanya Ingin Memelihara Keterbelahan”

BeritaMonas.com – Ijtima Ulama ke-4 siap dihelat oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Direncanakan di bulan Agustus 2019 datang, Ijtima Ulama ke-4 yang didalangi oleh Persaudaraan Alumni 212 juga akan diikuti oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama.

Sikap serius ormas tersebut dalam menggelar acara dinyatakan secara langsung oleh Ketua PA 212 Slamet Ma’arif. Dimana Slamet menyatakan, mereka akan berjuang dengan sekuat tenaga agar Ijtima ulama itu berjalan dengan sukses dan lancar.

“Kami akan terus mengawal hingga akhir perjuangan. Siapapun yang satu visi dengan PA 212, silahkan naik ke dalam gerbong. Sementara siapa pun yang tidak nyaman dan tidak sevisi, silahkan turun,” tegas Slamet yang juga menyatakan, “Siapa pun yang berada di depan dan menghalangi akan kami tabrak, karena kereta akan jalan terus,” ujarnya.

Sikap itu pula yang membuat dua ormas agama terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah angkat bicara. Khususnya terkait akan digelarnya Ijtima Ulama yang didasarkan pertemuan Jokowi dan Probowo, beberapa waktu lalu. Dimana, PA 212 menyesalkan pertemuan tersebut.

Padahal dari para tokoh NU dan Muhammadiyah, pertemuan kedua tokoh bangsa itu dianggap sebagai langkah positif. Setelah rentang pilpres 2019 yang menimbulkan polarisasi di akar rumput.

“Kita tidak melarang Ijtima Ulama itu, tapi jangan kemudian ada ijtima ulama yang keempat hanya ingin memelihara keterbelahan. Jangan begitu. Saat ini umat pada umumnya sudah menginginkan rekonsiliasi dan tidak ada lagi pembelahan,” ujar Masduki Baidowi, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU.

Masduki juga menghimbau, bahwa ulama itu merupakan tokoh terhormat. Mempunyai visi keislaman dan keilmuan sebagai pewaris nabi. Sehingga ulama tidak seharusnya ikut campur dalam kepentingan politik praktis.

“Jadi kita pertanyakan urgensi Ijtima Ulama keempat itu. Di NU, ijtima dilakukan hanya untuk membahas masalah fiqih dan keagamaan, bukan politik praktis. Karena itu NU tidak akan terlibat dalam ijtima ulama yang digagas PA 212,” ujarnya.

Muhammadiyah pun sepemikiran dengan apa yang dinyatakan oleh NU terkait rencana Ijtima Ulama keempat itu. Melalui Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo, Ijtima ulama IV tidak diperlukan bila hanya merespons pertemuan Jokowi-Prabowo.

“Ijtima tidak perlu bersifat responsif akibat suatu pertemuan. Ini kurang baik menurut saya. Akan lebih baik jika ijtima dilakukan untuk konsolidasi umat dalam peningkatan partisipasi kebangsaan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” ucap Trisno.

Dirinya juga memaparkan, tidak mempermasalahkan rencana ijtima ulama yang akan dilakukan oleh berbagai ormas itu. “Itu ekspresi mereka. Sepanjang sesuai undang-undang tidak dilarang,” ujarnya.

Senada dengan NU, Muhammadiyah juga menyatakan, tidak ada warga Muhammadiyah yang akan hadir dalam ijtima ulama yang digagas PA 212. (Hari-harianindo.com)

Leave a comment

Search

Back to Top