Kemsos minta pemda alokasikan dana dampingan perkuat PKH

Kemsos minta pemda alokasikan dana dampingan perkuat PKH

Sosial Budaya No Comments on Kemsos minta pemda alokasikan dana dampingan perkuat PKH

BeritaMonas.com – Kementerian Sosial meminta Pemerintah Daerah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal
57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota”, kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di
Jakarta, Senin.

Seperti dalam keterangan tertulisnya, Pedoman Umum Program Keluarga
Harapan Bab II, Huruf A, poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung
melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan
komitmen.

Menteri Sosial sebelumnya telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur,
Bupati dan Walikota se-Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal
28 Desember 2018.

Dalam suratnya, Mensos menyatakan bahwa penyediaan alokasi dana
penyertaan PKH melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal sebesar
lima persen.

“Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal
lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di
kabupaten/kota,” kata Agus.

Menurut Mensos, alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung
kegiatan PKH, di antaranya menyediakan kantor Sekretariat Kabupaten/Kota
dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH,
menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH seperti komputer,
meja kerja dan kursi, dan lainnya.

Dana penyertaan, menurut Agus juga bisa untuk operasional bagi
Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan
Administrator Database PKH Kabupaten/Kota, serta untuk mencetak atau
pengadaan formulir verifikasi fasdik (fasilitas pendidikan), faskes
(fasilitas kesehatan) kesos sistem pengaduan masyarakat dan formulir
pemutakhiran.

“Bisa juga untuk biaya operasional pengiriman formulir hasil verifikasi
faskes fasdik dan kesos dari Kabupaten/Kota Pelaksana PKH ke Provinsi.
Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Kelurahan atau Desa,” jelas Agus.

Rapat koordinasi teknis PKH juga bisa dialokasikan melalui APBD. Untuk
meningkatkan kapasitas SDM PKH, Pemda juga bisa menyelenggarakan
pemantapan Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota
serta mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2) Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan
PKH, Pemda juga berkewajiban untuk menyiapkan honor tim koordinasi
teknis PKH Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan
mengalokasikan anggaran studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH
terbaik.

Untuk mengawal pelaksanaan PKH agar dapat berjalan sesuai dengan
pedoman, Pemda diharapkan membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat
(SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyediakan alokasi
kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PKH di
Kabupaten/Kota

Pemda juga diimbau untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBN.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial Harry Hikmat mengimbau kepada seluruh Koordinator PKH
untuk mengawal surat edaran dapat dilaksanakan di seluruh provinsi,
kabupaten/kota.

“Kami minta seluruh Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten/Kota
untuk memastikan Pemda merespon surat edaran tersebut dan bisa
dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Harry.

Leave a comment

Search

Back to Top