Sidang Sengketa Pilpres, Hakim MK: Kami Tidak Bisa Diintervensi Siapapun

Sidang Sengketa Pilpres, Hakim MK: Kami Tidak Bisa Diintervensi Siapapun

Hukum No Comments on Sidang Sengketa Pilpres, Hakim MK: Kami Tidak Bisa Diintervensi Siapapun

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana
sengketa Pilpres 2019. Ada 8 hakim mereka adalah Anwar Usman, Arief
Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P
Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Sebelum sidang dimulai, Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan
bahwa para hakim tidak akan tunduk dan takut pada siapapun.

“Kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun, kami hanya tunduk
pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
sumpah kami,” kata Anwar Usman saat memulai persidangan, Jumat
(14/6/2019).

Anwar mengatakan, meski para hakim berasal dari tiga lembaga, yaitu
presiden, DPR dan MA, tetapi dirinya menjamin akan bersikap independen
dan tak bisa dipengaruhi siapapun.

“Kami memang dari 3 lembaga yaitu presiden, DPR dan MA, tetapi sejak
kami mengucapkan sumpah maka kami independen, kami merdeka, tidak bisa
dipengaruhi siapapun, dan hanya takut pada Allah,” tandas Anwar.

Sebagai pihak pemohon, tampak hadir tim hukum Prabowo-Sandiaga yang diketuai Bambang Widjojanto. Bersama BW, jajaran tim lawyer pemohon tampak hadir seperti Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, dan beberapa pengacara lain.

Begitu pun pihak termohon yakni KPU RI, sudah tampak hadir jajaran
komisioner seperti Pramono Ubaid, Hasyim As’yari, dan juga Ketua KPU RI
Arief Budiman.

Sementara itu, pihak terkait dalam hal ini Tim Hukum TKN 01 juga
sudah siap di dalam ruang sidang. Diketahui tim ini dikomandoi oleh
Yusril Ihza Mahendra, bersama 33 anggota pengacara yang turut mengawal
Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sebagai informasi, hari ini adalah sidang pendahuluan hasil
perselisihan pemilihan presiden 2019. Nantinya, pihak pemohon akan
membacakan gugatannya terkait hasil pemilu presiden.

Sidang di MK ini akan berlangsung selama dua pekan penuh sebelum diputus oleh majelis pada 28 Juni 2019.

Leave a comment

Search

Back to Top