Jimly Asshiddiqie Percaya Independensi Hakim MK

Jimly Asshiddiqie Percaya Independensi Hakim MK

Politik No Comments on Jimly Asshiddiqie Percaya Independensi Hakim MK

BeritaMonas.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie tak meragukan independensi hakim MK dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Ia meminta masyarakat percaya sepenuhnya kepada MK memutuskan hasil sengketa pemilu.

“Ya kita percayakan saja, MK akan memeriksa dengan integritas dan berkualitas. Kita beri kepercayaan pada MK,” kata Jimly di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.

Jimly menegaskan, MK harus dibiarkan bekerja sesuai dengan kewenangannya. Siapa pun jangan mencoba-coba mengintervesi kebijakan dan putusan MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Substansinya nanti jangan kita ikut campur,” ucap Jimly.

Saat disinggung mengenai ada pihak yang berupaya mendelegitimasi MK, Jimly meminta agar hal itu tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, cara itu upaya menekan MK.

“Tidak usah terpengaruh, be profesional aja. Kerja dengan sebaik-baiknya, publik yang menilai. Putusan MK itu kan nanti milik publik, bukan milik yang memutuskan,” tegas Jimly.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman meyakini tak akan terpengaruh dengan berbagai upaya pihak yang mengintervensi MK. Anwar juga memastikan akan istiqamah menangani rangkaian sidang PHPU Pilpres maupun Pileg.

“Kami hanya tunduk, nah ini mohon dicatat, hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT,” tegas Anwar.

MK akan menggelar sidang gugatan pilpres pada 17 Juni 2019. Gugatan ditargetkan selesai hingga putusan pada 28 Juni 2019. Sementara untuk sidang gugatan pileg akan selesai pada 9 Agustus 2019.

Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23-25 Mei 2019 untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legilatif pada 8 Mei hingga 25 Juni. Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Tahap berikutnya yakni pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli. Dilanjutkan, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Sidang pendahuluan untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9-12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Leave a comment

Search

Back to Top