Tokoh Agama di Kendal Imbau Jaga Persatuan dan Kesatuan NKRI

Tokoh Agama di Kendal Imbau Jaga Persatuan dan Kesatuan NKRI

Sosial Budaya No Comments on Tokoh Agama di Kendal Imbau Jaga Persatuan dan Kesatuan NKRI

Para tokoh agama di Kabupaten Kendal minta umatnya agar tidak mengikuti seruan pergerakan massa atau people power untuk membatalkan proses Pemilu 2019.

Hal itu mereka nilai pergerakan massa untuk membatalkan proses pemilu dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sekretaris Badan Kerjasama Gereja Kristen dan Katolik (BKGK2) Kabupaten Kendal, Pendeta Triatmojo Nugroho mengatakan imbau-imbauan tersebut terus ia suarakan di tiap kesempatan khotbah beribadahan dan kegiatan sehari-harinya.

Menurutnya geraja-gereja di Kabupaten Kendal juga sepakat untuk tidak turut serta dalam seruan People Power.

“Kami menghimbau agar masyarakat Kristiani agar tetap sabar dan menunggu hasil final dari perhitungan yang dilakukan KPU,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (14/5/2019).

Ia pun meminta agar masyarakat kendal khususnya umat kristiani agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan palsu yang beredar di internet dan serta membudayakan untuk cek dulu kebenaran dari tiap berita yang diterima.

“Mari bersama-sama berdoa dan berkarya untuk menciptakan kedamaian dan saling menerapkan toleransi dalam berkehidupan,” kata Pria yang juga menjadi Pendeta di Gereja Kriten Jawa Kabupaten Kendal.

Penolakan terhadap People Power juga diserukan oleh Ketua GP Ansor Kendal Muhamad Ulil Amri.

Ia pun juga meminta agar para sahabat Ansor untuk saling menghormati kepada umat lainnya dan tidak ikut aksi People Power yang dinilai bertindak semaunya tidak seusai aturan.

“Pasrahkan semua proses kepada penyelenggara Pemilu. jangan bertindak semaunya tidak ada aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umar Beragama Kabupaten Kendal, KH Muhammad Ubaidi mengatakan bahwa sudah saatnya antar umar beragama saling bersilahturahmi untuk menjalin kerukunan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, jika memang ada keganjalan terhadap jalannya proses pemilu maka bisa dilakukan proses tuntutan melalui koridor undang-undang yang berlaku, sedangkan people power bukanlah cara yang sesuai dengan perundang-undangan.

“Jangan terpovokasi, aksi People Power ini kontraproduktif dengan kondisi yang sudah aman dan damai. Umat beragama diminta tetap menjaga diri dan tidak mudah terpancing,” pungkasnya. (dap)

Leave a comment

Search

Back to Top