Motif Politik HTI Mendukung Prabowo

Motif Politik HTI Mendukung Prabowo

Politik No Comments on Motif Politik HTI Mendukung Prabowo

BeritaMonas.com – Setelah resmi dibubarkan oleh pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menaruh kekecewaan besar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab HTI kini sudah tidak boleh mengadakan kegiatan politik yang dibungkus dalam acara dakwah.

Bukan tanpa alasan
kenapa pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI. Organisasi ini punya
cita-cita politik meubah NKRI dan Pancasila dengan mendirikan negara
khilafah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD termasuk salah
satu tokoh yang mendukung pembubaran HTI.

Karena benci terhadap
pemerintah, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut kelompok HTI saat ini
berkumpul di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka kini berlindung
di belakang Prabowo untuk mendukung pasangan nomor 02 tersebut.

“Bagi
HTI tidak ada pilihan lain kecuali mendukung Paslon 02. Sebab jika
Jokowi terpilih lagi HTI sudah pasti tidak bisa lagi berkembang di
Indonesia karena memang sudah dilarang,” kata Romahurmuziy belum lama
ini.

Romahurmuziy mengatakan Jokowi membubarkan HTI setelah
berkonsultasi dengan ormas-ormas besar Islam dan pimpinan partai politik
Islam. “HTI yang ingin mendirikan khilafah dianggap tidak mengakui
Pancasila dan NKRI,” kata Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy.

Menurut
Rommy, jika Prabowo menang, HTI berharap bisa mengembangkan paham
khilafah ini termasuk paham intoleran lainnya. Atau paling tidak bisa
mencabut kembali pembubaran HTI.

Rommy menambahkan, selama ini
sejumlah kelompok Islam garis keras, termasuk HTI, membangun narasi
bahwa Prabowo merupakan pembela Islam. Namun, narasi itu terbukti
bertolak belakang dengan fakta yang ada.

“Mereka akhirnya tidak
peduli pada keislaman Prabowo karena merasa hanya dengan Prabowo
menanglah HTI bisa kembali muncul dan tidak dilarang seperti di
pemerintahan Pak Jokowi,” kata Rommy.

Sejak 19 Juli 2017,
pemerintah secara resmi mengambil sikap tegas dengan membubarkan HTI.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Dengan
demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan
sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

HTI sempat mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke
Mahkamah Agung (MA). Pada 15 Februari 2019, MA menolak kasasi HTI.
Dengan demikian, ormas HTI itu resmi dibubarkan pemerintah. Dilansir
dari laman MA, perkara kasasi HTI bernomor 27 K/TUN/2019 masuk pada 2
Januari 2019. (Albar)

Leave a comment

Search

Back to Top