Sebab kematian petugas KPPS terungkap, setop Politisasi

Sebab kematian petugas KPPS terungkap, setop Politisasi

Politik No Comments on Sebab kematian petugas KPPS terungkap, setop Politisasi

BeritaMonas.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ungkap penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Seluruh pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 01, dan 02 mengimbau agar politisasi fenomena ini dihentikan.

Kemenkes telah merampungkan investigasi penyebab kematian petugas KPPS. Investigasi ini dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) di empat provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

Dalam siaran pers, Sabtu (11/5), Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkap hasil investigasi.

Di Jakarta ada 22 korban jiwa. Penyebab kematian adalah infarc myocard, gagal jantung, koma hepatikum, strok, respiratory failure, dan meningitis.

Di Jawa Barat, ada 131 petugas KPPS meninggal. Penyebabnya gagal jantung, strok, respiratory failure, sepsis, dan asma.

Sementara
di Kepulauan Riau, tiga petugas KPPS tewas karena gagal jantung dan
kecelakaan, di Sulawesi Tenggara ada enam petugas KPPS meninggal dengan
penyebab kematian kecelakaan.

Kemenkes juga sudah melakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 11 provinsi lain.

Jumlah
petugas KPPS meninggal di Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa,
Banten 16 jiwa. Sementara di Bengkulu ada tujuh jiwa, Bali dua jiwa. Di
Kalimantan Selatan delapan jiwa, Kalimantan Tengah tiga jiwa, Kalimantan
Timur tujuh jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan
Sulawesi Utara dua jiwa.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat Kemenkes, Widyawati menyebutkan, penyakit lain yang juga
merenggut nyawa petugas KPPS adalah diabetes melitus, gagal ginjal,
tuberkulosis (TBC), dan kegagalan multi organ. “Kebanyakan usia korban
meninggal di kisaran 50-59 tahun,” terangnya.

Oscar menyatakan,
bergugurannya petugas KPPS merupakan fenomena yang tak diharapkan.
“Namun karena pekerjaan sebagai petugas pemilu juga dituntut kondisi
kesehatan yang prima, maka para petugas pemilu yang mengidap
penyakit-penyakit tertentu akan terpicu bila tidak mengatur waktu
bekerja yang berlebihan,” tegasnya.

Kemenkes, kata Oscar, sudah
mencoba mengantisipasi kondisi dengan memperkuat kesiapsiagaan tenaga
kesehatan di penjuru negeri. Meski surat edaran baru dikeluarkan enam
hari setelah pemungutan suara, menurut Oscar komunikasi sudah dilakukan
bahkan sebelum pencoblosan (17/4).

Surat Edaran Nomor
HK.02.02/III/1681/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi
Petugas KPPS/PPK yang Memerlukan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas
Kesehatan dikeluarkan pada 23 April 2019.

“Tenaga kesehatan itu men-support
dari segi pelayanan kesehatan untuk penyelenggaraan pemilu di daerah,
baik untuk petugas penyelenggara pemilu maupun masyarakat,“ jelas Oscar.

Selain
itu, Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/1750/2019 tentang Audit Medis dan
Pelaporan Petugas KPPS/PPK/Bawaslu yang sakit dan meninggal di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan pada 29 April 2019, dan Surat Edaran Nomor
HK.07.01/III/1792/2019 tentang Pelaksanaan Review Kematian dan Laporan
Pelayanan pada 7 Mei 2019.

Oscar mengimbau masyarakat tidak terpancing isu. “Kepada
masyarakat jangan terlampau tegang, mari percayai apa-apa yang dilakukan
oleh Kemenkes,” tulisnya.

Beberapa waktu lalu muncul hoaks yang menyebutkan petugas KPPS Sita Fitriati meninggal karena diracun.

Kakak almarhumah tak tinggal diam. Mereka melaporkan hal ini ke polisi.”Kita juga sempat laporan ke Polsek Kiaracondong,” kata Muhammad Rizal.

Komisioner KPU, Viryan Aziz pun geram. “Akun tweet yang posting berita tersebut harus bertanggung jawab atas posting-annya. Bila yang di-posting hoax, kami minta diberi sanksi pidana yang berat karena menyebarkan berita hoax di tengah kedukaan yang ada,” tegas Viryan.

Viryan
mengimbau, “Jangan mempolitisir petugas KPPS yang gugur. Hormati
perjuangan mereka yang bekerja dengan semangat sukarela dan telah ikut
aktif mensukseskan Pemilu 2019,” tandasnya.

Imbauan senada
disampaikan Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin. “Kita sangat sedih
kalau ada pihak memberitakan bohong atau fitnah, dipolitisasi
seakan-akan korban meninggal akibat itu. Padahal faktornya sudah jelas
karena kelelahan dan lain-lain,” tukasnya.

Kata Afif, dari sekian
banyak penyebab kematian petugas KPPS, kelelahan dan tekanan publik
adalah salah satu pemicunya. Jadi, selain fisik yang sakit, secara
psikologis juga terdampak.

Tim Kampanye Nasional (TKN)
Jokowi-Ma’ruf Amin meminta seluruh pihak menghargai perasaan keluarga
petugas KPPS yang meninggal. “..meninggalnya KPPS ini dijadikan bahan
komoditi politik. Sebenernya terlalu berlebihan dan sungguh kita
prihatin, orang jadi korban tapi dijadikan alat politik,” ujar Wakil
Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding.

Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpendapat sebaiknya tak
ada politisasi kematian petugas KPPS. Setidaknya, demikian menurut juru
bicara BPN, Andre Rosiade.

“Intinya kami mengimbau, kita prihatin,
berduka yang mendalam terhadap meninggalnya para pejuang demokrasi ini.
Kita mengimbau semua pihak tidak mempolitisasi ini. Jangan menyebarkan
hoax, kita serahkan ke aparat keamanan, kepolisian dan keluarga,” papar
Andre.

Hingga jumat (10/5), jumlah penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia adalah 469 orang. Sebanyak 4.602 lainnya dilaporkan sakit.

Leave a comment

Search

Back to Top