Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Proses Mediasi dan Adjudikasi

Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Proses Mediasi dan Adjudikasi

Politik No Comments on Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Proses Mediasi dan Adjudikasi

BeritaMonas.com – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu diberikan tambahan kewenangan untuk melakukan mediasi dan adjudikasi.

Anggota
Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, penambahan kewenangan ini
menjadi tanggung jawab yang berat yang harus dijalankan oleh Bawaslu.
Dalam hal ini, Bawaslu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan putusan.

“Proses penyelesaian sengketa untuk pelaksanaan Pemilu berbeda dengan Pilkada. Kalau di Pemilu, pengawas juga dapat melakukan mediasi dan adjudikasi sebelum mengeluarkan putusan sengketa,” jelas Fritz saat menjadi pembicara dalam kegiatan Bimtek Hakim Khusus Sengketa Pemilu di Indonesia Untuk Hakim Tata Usaha Negara.

Bawaslu,
sambung Fritz, harus menyelesaikan sengketa proses Pemilu selama 12
hari. Semua proses dalam penyelesaian sengketa, mulai dari menerima
permohonan penyelesaian sengketa, memverifikasi secara formal, melakukan
mediasi, adjudikasi, sampai pada memutus penyelesaian sengketa, harus
dilakukan secara cepat agar tidak lewat dari 12 hari.

“Jika
lebih dari 12 hari, Bawaslu akan dilaporkan ke DKPP karena dianggap
tidak professional dalam menjalankan tugas sehingga melanggar kode etik.
Ini yang dihindari,” ujar Fritz.

Fritz
menjelaskan, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali
terhadap verifikasi partai politik peseta Pemilu, penetapan daftar calon
tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta
penetapan pasangan calon. “Jika putusan Bawaslu ini tidak diterima oleh
pemohon, maka dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Namun semuanya harus masuk ke Bawaslu telebih dahulu,
kemudian baru dapat ke PTUN,” pungkas Fritz.

Leave a comment

Search

Back to Top