MUI Minta Agar Untuk Hormati Lembaga Negara Yang Berwenang

MUI Minta Agar Untuk Hormati Lembaga Negara Yang Berwenang

Politik No Comments on MUI Minta Agar Untuk Hormati Lembaga Negara Yang Berwenang

BeritaMonas.com – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh meminta setiap pihak untuk menghormati lembaga negara dan tidak mendelegitimasinya seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan pasca-Pemilu yang mengkhawatirkan.

“Rapat pleno Komisi Fatwa MUI menyerukan untuk menghormati lembaga
negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi,
mempercayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi
untuk menjalankan tugas secara baik terkait dengan proses Pemilu hingga
tuntas,” kata Niam dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mengajak masyarakat agar jangan saling curiga serta menyebarkan
informasi yang menyebabkan terjadinya keresahan di masyarakat. Jangan
pula membangun opini menyesatkan yang melemahkan fungsi negara.

Menurut dia, jika ada masukan, ketidakpuasan, kritik, atau protes
terhadap kinerja lembaga negara agar disampaikan dengan cara yang baik
sesuai mekanisme yang dibenarkan.

“Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan
yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan dampak yang
ditimbulkan juga baik,” katanya.

Di lain pihak, dia mengatakan MUI mengimbau  agar aparatur negara
bekerja dengan penuh dedikasi dan amanah untuk kemaslahatan bangsa.

Terkait adanya Ijtima’ Ulama III, Niam mengatakan hal itu tidak
terkait Majelis Ulama Indonesia karena MUI memiliki skema sendiri yang
diselenggarakan secara berkala. Artinya jika ada ijtima’ ulama serupa
yang dikaitkan dengan MUI sejatinya itu berbeda.

“Ijtima Ulama Komisi Fatwa dilaksanakan rutin setiap tiga tahun, sejak 2003,” kata dia.

Dia mengatakan Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI diikuti oleh
seluruh pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan lembaga fatwa
ormas Islam tingkat pusat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas
syariah PTAI serta individu yang memiliki kompetensi di bidang hukum
Islam.

“Lingkup pembahasan dalam Forum Ijtima’ Ulama kami adalah
masalah-masalah keagamaan kontemporer untuk jadi panduan dan pegangan
umat dan pemerintah, baik terkait dengan masalah strategis kebangsaan (masail asaiyyah wathaniyyah), masalah fikih kontemporer (masail fiqhiyyah muashirah) maupun masalah hukum dan perundang-undanganan (masail qanuniyah),” kata dia.

Leave a comment

Search

Back to Top