Guru Danau Tolak People Power Yang Dimaksudkan Untuk Menggulingkan Pemerintah

Guru Danau Tolak People Power Yang Dimaksudkan Untuk Menggulingkan Pemerintah

Politik No Comments on Guru Danau Tolak People Power Yang Dimaksudkan Untuk Menggulingkan Pemerintah

BeritaMonas.com – Sejumlah tokoh Islam di Kalimantan Selatan (Kalsel) menolak segala ajakan people power untuk penggulingan pemerintahan yang sah. Seperti yang disampaikan tokoh agama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel KH Asmuni atau yang biasa dikenal dengan sebutan Guru Danau.

“Kita
masyarakat di sini sungguh sangat menolak bermacam politik untuk
menggulingkan pemerintah. Jadi kita tolak mentah-mentah saja,” kata Guru
Danau sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (13/5/2019).

Menurut ulama kharismatik ini, pemerintahan yang sah tidak bisa digoyang hanya karena pihak yang tak sejalan kalah dalam pemilu.

“Kalau menggoyang berarti melanggar hukum. Kalau sudah begitu,
ada aturan mainnya. Jadi masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh
kepentingan politik belaka,” ucapnya ketika ditemui di kediamannya di
Desa Danau Panggang, RT 01 Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU.

Guru
Danau dikenal dalam setiap ceramahnya begitu menyejukkan hati jamaah
yang mengikuti pengajian sang guru. Untuk itu, dia tak ingin bangsa ini
terpecah belah akibat kepentingan politik yang hanya urusan duniawi.

Di
samping berdakwah, Guru Danau mengelola sejumlah pondok pesantren. Di
antaranya Pondok Pesantren Darul Aman di Pajukungan, Babirik, Amuntai.
Kemudian Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan di Danau Panggang serta
Pondok Pesantren Raudhah di Jaro, Kabupaten Tabalong.

Seruan
senada disampaikan KH Abdul Bari. Pengasuh Pondok Pesantren
Asy-Syafi’iyah Sungai Pandan, Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ini
menolak keras “people power” karena bertentangan dengan demokrasi di
negara Indonesia.

“Kami ingin daerah aman dan kondusif, sehingga
menerima hasil keputusan KPU nanti,” tegas ulama yang juga anggota Dewan
Pertimbangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSU itu.

Sementara
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel Dr H Mirhan mengimbau
masyarakat tidak terpengaruh oleh ajakan yang bertentangan dengan
hukum.

“Tindakan semacam ‘people power’ lantaran tidak puas
dengan hasil pemilu, tidak sesuai Undang-Undang. Marilah kita sabar dulu
menunggu, kecuali nanti misalnya beda apa yang disampaikan KPU dengan
data intern yang dipegang salah satu kubu maka bisa dipersoalkan melalui
jalur konstitusi,” jelasnya.

Mirhan pun meminta semua bisa
bersabar menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU. Dimana proses di
KPU yang berjenjang bisa dikawal bersama.

“Mari kita jaga
keamanan, kedamaian dan ketentraman bangsa yang sudah demokratis ini,”
terang tokoh agama yang dikenal juga sebagai dosen Sosiologi Agama di
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin itu.

Menurut
pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Budi Suryadi, ketidakpercayaan
yang tumbuh terhadap kelembagaan negara dan ingin merusak struktur
politik kelembagaan negara sangat merusak tatanan demokrasi.

“Baru
kali ini ada people power karena soal hasil pemilu. Jadi sangat tidak
elegan dan tergolong kategori bukan people power tetapi bentuk lain
anarkhisme. Dimana fatsoen politik yang sudah disepakati dan prosedural
diabaikan dan dilecehkan,” paparnya.

Dosen berprestasi di ULM ini
pun menyayangkan jika pembuktian pelanggaran pemilu melalui lembaga
yang kapabel diabaikan dan tidak dianggap sama sekali.

“Lalu apa yang mau jadi harapan politik, selain keinginan melakukan anarkhisme,” tandasnya.

Leave a comment

Search

Back to Top