Dosen Filsafat UI, People Power Tidak Bisa Digunakan untuk Batalkan Hasil Pemilihan Umum Yang Demokratis

Dosen Filsafat UI, People Power Tidak Bisa Digunakan untuk Batalkan Hasil Pemilihan Umum Yang Demokratis

Politik No Comments on Dosen Filsafat UI, People Power Tidak Bisa Digunakan untuk Batalkan Hasil Pemilihan Umum Yang Demokratis

BeritaMonas.com – Para pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah berlaku curang sebelum, saat pencoblosan, dan sehabis pemilihan umum berlangsung. Mereka saat ini menyoroti kecurangan dilakukan oleh aplikasi Situng KPU yang masih memenangkan duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Para penyokong calon presiden Prabowo Subianto tersebut percaya hasil
resmi akan diumumkan KPU pada 22 Mei ini juga akan menyatakan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Karena itulah, wacana people power
untuk mendiskualifikasi duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin digaungkan.

Menanggapi hal itu, dalam sebuah jumpa pers di kampusnya di Jakarta,
Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Dr. Doni Gahral Adian, menegaskan
people power itu biasanya dilakukan terhadap rezim otoriter. Dia
mencontohkan people power yang dilakukan di Filipina pada 1986 dan
berhasil menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Kemudian Revolusi
Islam di Iran pada 1979 yang mampu menumbangkan rezim Syah Reza Pahlevi.

Tapi, lanjutnya, tidak pernah dalam sejarah ada people power
dilakukan untuk memaksakan calon yang kalah dalam pemilihan umum
demokratis.

“People power tidak bisa digunakan untuk membatalkan hasil pemilu
yang sudah sedemikian demokratis dan memaksakan calonnya untuk menjadi
pimpinan negara dengan cara-cara inkonstitusional. Ini bukan keinginan
rakyat. Ini ambisi segelintir orang yang merasa kalau calonnya tidak
terpilih maka asporasi-aspirasi radikalnya tidak bisa diaksentuasi dalam
level pemerintahan,” kata Doni.

Doni menekankan people power semacam ini inkonstitusional, bisa
dikategorikan makar dan tidak boleh terjadi dalam sejarah politik
Indonesia. Hal ini berpotensi memecah belah rakyat. Apalagi dia menilai
sejak pemilihan gubernur Jakarta dua tahun lalu, masyarakat sudah
terbelah.

Doni mengatakan terdapat sejumlah habib orang-orang keturunan Arab di
Indonesia menggunakan paham radikal dan menghasut umat untuk menolak
pemerintahan yang disebut anti-Islam, yang dialami oleh pemerintahan
Presiden Joko Widodo saat ini. Kelompok ini kecil tapi terus menerus
menyuarakan pendapat-pendapat radikalnya di berbagai media dan bisa
dikatakan kebisingannya menguasai media.

Menurutnya, kelompok ini pula yang menyuarakan people power karena
mereka beranggapan calon presiden yang mereka dukung secara prosedural
demokrasi dipastikan akan kalah.

Profesor Dr. Mustari Mustafa, pengajar di Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, berpendapat komentar mantan Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN) A.M. Hendropriyono – yang menuding Rizieq Syihab dan Yusuf
Martak sebagai provokator revolusi – menggambarkan kegelisahan orang tua
terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini.

Mustari menambahkan pengertian sederhana dari revolusi adalah perang,
konflik berdarah. Dia menegaskan seruan revolusi terhadap pemerintahan
yang sah merupakan hal berbahaya dan melanggar konstitusi.

“Hal-hal seperti ini janganlah, tidak elok, sangat bertentangan.
Doktrin kita sudah jelas yang paling sah itu adalah persatuan Indonesia.
Kita tunggu saja kontes-kontes yang sekarang sedang kita ikuti, kita
tunggu saja hasilnya di lembaga yang memang untuk itu,” ujar Mustari.

Habib Alwi bin Muhammad Alatas dalam videonya mengatakan Habib Rizieq
dan keturunan Arab lainnya bukan provokator, tetapi mereka sedang
melawan keculasan dan kecurangan rezim saat ini.

Mantan Hakim Agung Profesor D. Gayus Lumbun mengakui seruan people
power saat ini melanggar hukum karena ini merupakan bentuk hasutan.
Seruan people power tersebut diembuskan pihak-pihak yang tidak puas
karena calon presiden mereka usung akan kalah.

Gayus meyakini orang-orang yang menyerukan people power memang pantas
diproses secara hukum karena seruan tersebuit dapat mengancam
keselamatan negara. Sehingga pihak-pihak yang menggulirkan people power
mesti diproses secara hukum.

“Karena people power itu tidak saja menyimpang dari hukum tapi
mewakili siapa? Rakyat yang mana yang diwakili? Calon yang kalah?
Tentunya itu jelas sekali tujuan keadilannya tidak ada, kemanfaatannya
sangat jauh, dan kepastian hukumnya juga menyimpang,” tutur Gayus.

Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya kemarin telah menetapkan Eggi
Sudjana, pendukung calon presiden Prabowo Subianto, sebagai terssangka
dalam kasus makar. Hal ini terkait ucapannya menyerukan people power.

Eggi menyebut penetapan tersangka itu menyalahi konstruksi hukum.
Alasannya dia tidak mempersoalkan pemerintah yang sah namun kecurangan
dalam pemilihan umum yang digelar pada 17 April lalu. [fw/as]

Leave a comment

Search

Back to Top