TKN PErtimbangkan Laporkan Tengkuzul Terkait Penyebaran Hoax

TKN PErtimbangkan Laporkan Tengkuzul Terkait Penyebaran Hoax

Sosial Budaya No Comments on TKN PErtimbangkan Laporkan Tengkuzul Terkait Penyebaran Hoax

Beritamonas.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempertimbangkan melaporkan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tengku Zulkarnain. Ini terkait tudingan Zulkarnain dalam ceramahnya yang menyebut pemerintahan Joko Widodo ingin melegalkan zina bila terpilih kembali.

“Kita pertimbangkan untuk mengangkat, mengajukan ini ke ranah hukum,”
kata Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong, di
Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.

Usman mengatakan, TKN saat ini sudah mengantongi sejumlah bukti untuk
mendukung pelaporan. Misalnya, video ceramah diduga Zulkarnain saat
membahas soal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU
P-KS). Ia menduga kasus Zulkarnain serupa kampanye hitam tiga ibu di
Karawang, Jawa Barat.

“Pertimbangan (pelaporan) itu sudah kita bikin ,tapi nanti kita lihat setelah ada permohonan maaf itu,” ujarnya.

Usman mengapresiasi permintaan maaf Zulkarnain soal tudingannya ke
pemerintah. Namun, permintaan maaf dirasa belum cukup. Wasekjen Majelis
Ulama Indonesia (MUI) itu diminta kembali menjelaskan ke masyarakat
kalau informasi yang dia sebarkan terkait RUU P-KS keliru besar. Sebab,
kata Usman, ceramah Zulkarnain kadung dipercaya publik.

“Omongan Pak Zul (Zulkarnain) ini celakanya sudah menyebar ke bawah
sehingga ada video yanf beredar di satu masjid dia ngomong kalau Pak
Jokowi menang perzinahan akan dilegalkan,” ujarnya.

Jurkamnas Prabowo-Sandi Tengku Zulkarnain meralat isi ceramahnya
terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU
P-KS). Zulkarnain sebelumnya menyebut RUU merupakan usulan pemerintah.

Lewat RUU itu, kata Zulkarnain, pemerintah menyediakan kondom bagi
remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri. Melalui akun
twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya.
Setelah mencermati isi RUU PKS, Wasekjen MUI itu mengaku tak menemukan
adanya pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja
dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.

“Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan
meminta maaf karena mendapat masukan yang salah,” ucap Zulkarnain
melalui akun twitternya, Selasa, 12 Maret 2019.

Dalam sebuah video, Zulkarnain juga menyalahkan pemerintah soal RUU
P-KS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU ini
disahkan.

“Pasalnya mengerikan ada satu pasal yang membuat saya menangis,
pelajar dan mahasiswa dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan
hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi
untuk mereka,” sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.

Leave a comment

Search

Back to Top