Komitmen Pemerintah Tindak Tegas Perusak Lingkungan

Komitmen Pemerintah Tindak Tegas Perusak Lingkungan

Sosial Budaya No Comments on Komitmen Pemerintah Tindak Tegas Perusak Lingkungan

BueritaMonas, Jakarta – Relawan Poros Hijau Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.┬áPara relawan yang fokus pada isu lingkungan menyatakan kesiapan mereka untuk mensosialisasikan kebijakan Presiden Jokowi terutama di bidang lingkungan.

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Badan Restorasi Gambut, Restorasi Citarum dan kebijakaan lain sebagai implementasi UUD 45 pasal 33 ‘bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Kita harus memperjuangkan kemenangan Jokowi-Amin di Pilpres 2019┬ádemi sebuah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan,” ujar Koordinator Poros Hijau Nasional, Rivani Noor Machojoeri, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11).

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), tegas menindak berbagai pihak yang melakukan pelanggaran sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak pelaku perusakan lingkungan termasuk kehutanan dan memastikan negara hadir dan memberikan keadilan hukum untuk rakyat.

Tren deforestasi yang terus menurun, pada 2015, angka deforestasi (penghilangan hutan) mencapai 1,69 juta hektar, 2016 turun jadi 630.000 hektar, dan 2017 sebesar 479.000 hektar.

Pengamanan sumber daya alam merupakan prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah mempunyai keberpihakan dan komitmen jelas terhadap penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Pemerintah membentuk unit kerja khusus, Direktorat Jenderal Penegakan hukum. Unit kerja spesialis ini dianggap efektif karena fokus memastikan negara hadir dan memberikan keadilan hukum untuk rakyat.

Sejak 2015-2018, 500 perusahaan kena sanksi administratif, 713 operasi pengamanan dengan melibatkan KLHK, kepolisian dan TNI serta 210 operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar. Kemudian, 265 operasi perambahan kawasan hutan berhasil diamankan 8.294.968 hektar, dan 241 operasi pembalakan liar. Kasus perdata ada 123 kesepakatan, dan 18 gugatan. Total putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ganti kerugian dan pemulihan mencapai Rp18,1 triliun dan nilai pengganti kerugian dan pemulihan di luar pengadilan Rp57,3 miliar.

Langkah ini menunjukkan penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam menjadi komitmen bersama kementerian dan lembaga. (RN/MCF)

Leave a comment

Search

Back to Top