Capaian Positif Gerakan Nasional Revolusi Mental

Capaian Positif Gerakan Nasional Revolusi Mental

Ekonomi, Sosial Budaya No Comments on Capaian Positif Gerakan Nasional Revolusi Mental

BeritaMonas, Jakarta – Gerakan Nasional Revolusi Mental telah menorehkan capaian positif melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih transparan dan tertib, perbaikan fasilitas dan budaya pelayanan yang lebih baik, sinergitas program dan kebijakan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur merata.

Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida mengatakan bahwa pemerintah juga ingin menegaskan komitmen dan ajakan Revolusi Mental sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan kesatuan bangsa, kemandirian, dan memiliki karakter melayani yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.

Beberapa capaian positif antara lain, peningkatan transparansi dan kualitas perekrutan CPNS melalui sistem CAT, Mal Pelayanan Publik, upaya revitalisasi DAS Citarum, berhasil menurunkan 93,6 % titik api, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 80 %, menurunkan angka kemiskinan, peningkatan indeks daya saing global, penurunan suku bunga program KUR, sistem perizinan terintegrasi, program dana desa, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana, penanganan berita hoaks, serta peningkatan kerukunan umat beragama.

Sementara itu, atas permintaan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Google telah memblokir 14 aplikasi bermuatan LGBT dari Play Store pada Januari 2018. Pemblokiran terhadap sejumlah konten dan situs LGBT telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2016. Selama Januari 2018 dilakukan pemblokiran dan penanganan terhadap 169 situs LGBT dan 72.407 konten asusila pornografi.

Hingga awal Oktober 2018, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 890 ribu website yang melanggar undang-undang, 80 % diantaranya adalah website pornografi dan memblokir group facebook LGBT.

Langkah pemblokiran terhadap group facebook dilakukan setelah mendapat surat elektronik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta group facebook tersebut diblokir karena group tersebut dinilai dapat membahayakan anak-anak dan remaja di wilayah Garut dan sekitarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly, menegaskan bahwa Indonesia memiliki budaya menolak promosi LGBT.

Hal tersebut dikatakan Yasonna usai kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid bin Ra’ad Zeid Al-Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018) yang mengingatkan tentang Hak Asasi Manusia.

Yasonna mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengkriminalisasi mereka namun harus tetap ada pidana bagi pelaku LGBT di Indonesia. Tentunya melalui regulasi yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif atau pembuat undang-undang di Indonesia secara hati-hati agar orang-orang tak melakukan hal yang kontraproduktif, seperti persekusi. (RN/MCF)

Leave a comment

Search

Back to Top